Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengadakan pertemuan (hearing) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda bertempat di Ruang Rapat Gabungan Lantai II, kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (31/10/2022).
Disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, pertemuan ini utamanya membahas terkait dengan optimalisasi usulan penggunaan anggaran prioritas di tahun 2023. Mengingat, dalam pelaksanaannya tentu perlu adanya evaluasi terkait pencapaian realisasi di tahun berjalan serta arah kebijakan Pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Di tahun 2023 nanti, kita akan mencari prioritasnya. Kita tahu anggaran itukan selalu tidak mencukupi, jadi kita ingin prioritasnya,” ungkap Puji.
Puji menerangkan, bahwa saat ini Kota Samarinda memiliki 120 sekolah inklusi yang melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, guru-guru dari anak berkebutuhan khusus tersebut tidak digaji, melainkan hanya mendapatkan upah secara sukarela dari pihak sekolah.
“Ini yang harusnya kita pikirkan. Bagiamana mereka harus ditambah kompensasinya. Karena mereka ini kan sebagai guru-guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus,” terang Puji.
Selain persoalan itu, Puji menuturkan, pertemuan tersebut juga membahas masalah pendanaan yang minim dalam hal pengelolaan museum. Padahal, kata Puji, meseum merupakan wadah untuk mempertahankan cagar budaya yang ada.
“Dengan dana yang kami lihat, berjumlah Rp.1,27 miliar, itu kecil sekali sedangkan kita ini sangat membutuhkan program untuk mengelola museum bagaimana nanti cagar budaya,” tukasnya.
Untuk itu, Puji menyebut, melalui kegiatan ini sebagai upaya dalam menentukan penggunaan anggaran di tahun 2023 mendatang, sehingga untuk kebijakan prioritas dapat direalisasikan. (Adv)
