Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan kegiatan Ngapeh Hambat berkaitan dengan strategi untuk percepatan pembangunan melalui penyerapan anggaran APBD 2023 agar dapat dioptimalkan, efektif dan efisien.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Agus Fathoni. Senin (15/5/2023).
Agus Fathoni mengatakan apresiasi atas pencapaian Kukar karena menjadi kabupaten dengan realisasi pendapatan APBD 2022 yang tertinggi ketiga se-Indonesia dengan prosentase 128,25 persen.
“Patut bangga dengan pencapaian ini, walaupun tetap harus dilakukan perbaikan – perbaikan agar bisa ditingkatkan lagi,”ucapnya.
Selain itu Ia menilai, untuk realisasi belanja APBD 2022, Kukar menempati urutan ke 5 pada tingkat kabupaten/kota se Kaltim dengan prosentase 81,76 persen.
Lebih lanjut Ia meminta supaya pemerintah daerah agar tidak perlu takut dalam penggunaan anggaran dengan tetap menaati aturan serta ketentuan atau regulasi yang ada.
Ia menambahkan, Kukar adalah kabupaten yang begitu populer sejak otonomi daerah. Mengingat, wilayah ini memiliki potensi dan APBD yang cukup besar.
Berdasarkan data, APBD Kukar saat ini mencapai Rp 7,7 Triliun dan akan meningkat menjadi Rp 10 Triliun dalam waktu yang tidak lama lagi.
“Kita harus banyak berdoa ya agar ini bisa terealisasi,”ujarnya.
Sementara disisi lain, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengungkapkan syukur lantaran pendapatan Kukar mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Selanjutnya Ia menuturkan agar percepatan pengesahan APBD Perubahan 2023 nanti agar sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
“Ini yang kami mintakan solusinya kepada pak Dirjen dan jajaran bagaimana solusi terhadap kondisi seperti ini,”tuturnya.
Lebih jauh, ia pun menginginkan optimalisasi terhadap kegiatan pada tahun anggaran berjalan dengan baik tetapi disisi lain terdapat sejumlah kelemahan dalam proses perencanaan tersebut.
Permasalahan yang dihadapi selama ini berkaitan dengan penyerapan APBD masih minim. Maka dari itu harus dioptimalkan sehingga penyerapan APBD bisa terealisasi.
“Komitmen kita bagaimana terus bekerja cepat dan tetap memperhatikan norma yang menjadi pedoman, baik perencanaan, pelaksanaan dan mandatori spending,”tutupnya. (Adv Diskominfo Kukar)
