Kutai Kartanegara – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah merencanakan skema baru terkait pengelolaan Pulau Kumala. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dispar Kukar Slamet Hadirahardjo saat ditemui awak media di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (13/10/2022)
Slamet menerangkan, skema baru pengelolaan pulau kumala ini dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini bertujuan agar adanya tata kelola yang lebih profesional dan tidak membebani keuangan daerah. Mengingat selama ini Pemkab Kukar lebih besar menggelontorkan anggaran untuk pengeluaran, sementara dari segi penerimaan masih kurang.
“Kalau dikelola swaata kan lebih profesional. Jadi pemda tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk pemeliharaan, keamanan, dan operasional pegawai,” ungkapnya.
Kendati demikian, Slamet menyebut, sistem kerja sama yang dibuat nantinya tentu tidak semata-mata hanya mementingkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga perjanjian tersebut dengan tidak membebani pihak investor.
“Sesuai dengan keinginan Pak Bupati, bahwa aset jangan membebani keuangan daerah. Tetapi beliau juga meminta agar baik investor maupun pemda sama-sama untung. Makanya nanti kita perlu duduk bersama-sama, kita cari baiknya. Kalau perlu dari masyarakat juga ada masukan seperti apa mekanisme perjanjiannya,” bebernya.
Diakuinya, sejauh ini, pihaknya telah banyak menerima tawaran kerja sama dari pihak swasta, namun sampai saat ini memang belum ada yang secara langsung menyatakan bersedia terkait pengelolaan pulau kumala tersebut.
“Tawaran banyak, bahkan ada yang sudah saya minta untuk dibuatkan konsepnya, tetapi saya tunggu belum ada tindaklanjutnya,” tandasnya. (Adv)
