Tenggarong – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu telah melakukan evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hasilnya, penyerapan anggaran di Kukar masih dinilai dinilai belum mencapai sasaran pembangunan, yang mana meliputi sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata dan pengentasan kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2023 ini.
“Pemkab Kukar dinilai belum mencapai sasaran pembangunan, karena masih kurang fokus, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas. Saya intruksi kepada semua OPD terkait harus melakukan perubahan terhadap RKA di 2023. Minggu depan akan kami evaluasi,” ungkap Edi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (28/4/2023).
Dijelaskannya, untuk OPD terkait harus melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah ditetapkan pada 2023, meliputi Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sektornya.
“Dokumen-dokumen RKA harus sudah terintegrasi, namun ditemukan masih ada yang belum terintegrasi dengan baik. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Distanak, masih ada beberapa infrastruktur tani yang dibutuhkan Distanak, tapi belum sepenuhnya disupport oleh Dinas PU,” ucapnya.
Edi mengatakan bahwa Pemkab akan berupaya memaksimalkan semua anggaran terserap dengan baik dan tepat. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hasil BPKP, maka akan diubah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Semua anggaran dan program harus terserap dan terealisasi dengan baik, kalau tidak artinya kepala dinasnya bermasalah,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
