Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah menghadiri forum lintas perangkat daerah bidang pemerintah dan pembangunan manusia untuk pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Samarinda 2024. Kegiatan tersebut di Ruang Rapat, Kantor Bappedalitbang Samarinda, Senin (06/03/2023).
Kegiatan ini membahas tentang rencana pembuatan RKPD tahun 2024. Menurut Nursobah, tentu pembuatan RKPD pastinya harus selaras dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), ekonomi dan pemerintahan.
“Kami tertarik untuk membahas kondisi Kota Samarinda yang memiliki sekitar 1.600 masyarakat miskin ekstrem. Kemudian ada sekitar 9.032 penduduk miskin berdasarkan data Kemenko PMK,” ujarnya.
Dari sebanyak 1.600 kepala keluarga miskin ekstrem di Samarinda, sambung Nursobah, sebetulnya bisa dituntaskan jika ditangani dengan baik.
Hal tersebut kalau dilihat dari data yang disuguhkan, di Samarinda sudah tidak ada istilah masyarakat miskin sebab semua bisa dicover dan diatasi.
“Contoh kalau ada satu atau tiga orang miskin dalam satu keluarga, tentu keluarga yang lain bisa membantu. Makanya tidak ada istilah orang miskin, karena karakteristik orang Indonesia itu adalah saling membantu dan bahu membahu,” urainya.
Selanjutnya Ia mengatakan, tindakan yang perlu diambil untuk menangani kemiskinan salah satunya memberikan sosialisasi atau mengirimkan data miskin ekstrem tersebut ke pengurus masjid yang ada di Samarinda.
“Saya mengusulkan, sekarang ini Samarinda memiliki sekitar 500 masjid dan langgar, berarti di setiap masjid dan langgar masing-masing bisa membantu untuk tiga KK tersebut,” jelasnya.
Bahkan Ia menuturkan, setiap masjid mengelola dana jutaan hingga ratusan juta yang selalu disampaikan setiap hari Jumat.
“Dengan dana yang banyak itu seharusnya bisa membantu masyarakat miskin di Kota Samarinda. Disisi lain ada juga BAZNAS Kota dan BAZNAS provinsi serta LAZ yang terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang miskin,” tukasnya. (Har/Adv/DPRD Samarinda)
