kaltim.press, Kutai Kartanegara – Masyarakat di Kelurahan Jawa RT 03 Kecamatan Sanga-Sanga, Kukar, mengeluhkan maraknya aktivitas pertambangan batubara milik PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN). Dalam hal ini menimbulkan persoalan kehilangan sumber air bersih dan warga sering di ganggu oleh hama hutan (monyet).
Syahruddin salah satu warga Kelurahan Jawa, RT 03, Kecamatan Sangasanga menyebut, sebelumnya tahun-tahun kemarin pihaknya yang memiliki kebun buah-buahan biasa menikmati hasil berlimpah hingga bisa menjualnya. Tetapi sekarang situasinya berbeda sejak kehadiran PT ABN.
“Untuk saat ini, jangankan ada buahnya, semua habis diserang monyet dan hama hutan lainnya karena habitat mereka terganggu akibat beroperasinya PT ABN,” ungkap Syahruddin.
Menurut Syahruddin, dari sejak bujang, hingga menikah dan sampai anaknya telah berada di bangku kuliah, tidak ada gangguan dari hewan hutan meskipun banyak hutan.
“Sejak PT ABN masuk, hutan habis dan habitatnya pun habis. Bahkan monyet sampai melompat ke kos-kosan warga,” kata Syahruddin.
Selanjutnya Syahruddin mengatakan, kejadian seperti ini sering kita keluhkan kepada PT ABN, tetapi mereka justru balik bertanya tentang keberadaan kebun dan mengatakan sudah mengeceknya.
“Harusnya pihak PT ABN saat mengetahui hal itu bisa memiliki kebijaksanaan baik bukan malah berbahasa demikian. Begitu juga dengan sumur yang kering. Warga sekarang hanya berharap pada air hujan yanh di tampung dan di beri obat agar bisa digunakan,” ungkap Syahruddin.
Menanggapi keluhan masyarakat Kelurahan Jawa RT 03 sangasanga Kutai Kartanegara, Wakil Ketua DPRD Kaltim dapil Kukar Muhammad Samsun dengan tegas meminta supaya perusahaan pemegang IUP PKP2B jangan sampai terus-terusan merugikan rakyat setempat.
Lebih lanjut Ia menegaskan, untuk perusahaan yang sudah di beri kontrak PKP2B oleh pemerintah pusat di daerah, pada prinsipnya harus mau bekerjasama dan mau memperhatikan kondisi masyarakat daerah.
Supaya masyarakat juga merasakan dampak positif atas kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut yang bukan hanya sekedar mengeruk hasil alam di Kaltim terutama di Sangasanga.
“Hal yang wajar jika masyarakat kali ini banyak menuntut terkait dengan bantuan dan juga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat daerah,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
“Ya, saya siap memfasilitasi apalagi uang berkaitan dengan kepentingan rakyat,” tegasnya. (Har/Adv/DPRD Kaltim).
