Samarinda – Pusat Kajian Halal memenuhi undangan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak provinsi Kalimantan Timur dalam rangka tindak lanjut hasil audiensi Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda terkait fasilitasi Sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Samarinda, (17 Juli 2023).
Turut hadir pada kegiatan ini Ibu Devi Kasumawati selaku Ketua Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda berserta ibu Maisyarah Rahmi HS dan Bapak Suwardi Sagama selaku pengurus PUKAHA UINSI dan dosen di lingkungan UINSI Samarinda.
Hadir pula perwakilan komunitas UMKM Kalimantan Timur dari Gekraf, moms preneurs, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Pertemuan ini merumuskan tindak lanjut terhadap realisasi fasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil di Kalimantan Timur.
“Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang kini masih terus berusaha meningkatkan indeks indikator keterlibatan perempuan baik dalam parlemen, jabatan publik dan juga profesionalitas, serta pengembangan perekonomian, dimana masih banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga yang menafkahi anak anaknya, single parent, janda, dan perempuan dengan permasalahan keluarga lainnya. Maka dalam hal ini kita ingin meningkatkan indikator pengembangan ekonomi perempuan sehingga mampu bertahan dan menopang kehidupannya dan anak anaknya.” Jelas Kepala dinas kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Kalimantan Timur.
“Kita sangat menyambut baik program fasilitas Sertifikasi halal gratis, yang nantinya kita harapkan dapat meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pengembangan ekonomi khususnya di Kaltim.” Tambah Bu Dwi Selaku pejabat fungsional berkaitan dengan gender dan perlindungan anak DKP3A Kaltim.
“Pusat Kajian Halal siap memfasilitasi Pelaku UMK yang ingin mengajukan sertifikat halal, kita sangat bahagia atas respon yang diberikan, tim pendamping PPh UINSI Samarinda juga siap mendampingi pelaku usaha yang belum memiliki NIB serta pengurusan sertifikat halal secara gratis.” Jelas Maisyarah selaku perwakilan dari Pukaha UINSI Samarinda.
Pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur self declare merupakan program BPJPH yang telah dibagi Kouta kepada lembaga Pendamping PPh termasuk LP3H UINSI Samarinda yang mendapatkan sebanyak 6.000 Kouta sertifikat halal.
“Belajar dari hasil Pendampingan tahun 2022, banyak Pelaku Usaha Kalimantan Timur yang belum memiliki NIB, sehingga tahun lalu banyak PU yang terkendala dan akhirnya belum mendapatkan sertifikat halal. Namun tahun 2023, Pendamping PPh dari UINSI telah berkomitmen mendampingi pelaku UMM secara keseluruhan dengan membantu pengurusan NIB hingga pengajuan sertifikasi halal.” Tambah Windi sebagai pendamping PPh dan pengurus Moms preneurs Kaltim.
Informasi yang diperoleh bahwa Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Samarinda telah berkolaborasi dengan pukaha uinsi Samarinda dalam pengajuan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK melalui desa prima pada 7 kelurahan di kota Samarinda, tercatat lebih kurang 120 Pelaku usaha yang didampingi pukaha uinsi, hingga kini telah terbit sebanyak 30% sertifikat halal dari pelaku usaha kota Samarinda.
Sementara itu Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kutai Kartanegara turut hadir dan menyampaikan agenda persiapan dalam rangka mendukung agenda realisasi fasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK Kutai Kartanegara yang ditargetkan sekitar 500 pelaku usaha.
Target Kouta fasilitasi sertifikat halal gratis rencananya akan disebarkan ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur. Semoga dapat membantu pelaku UMK di Kalimantan Timur.
