Samarinda – Bertempat di Ruang Serbaguna Fakuktas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul), Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Himanislik) Fisip Unmul menggelar kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Transformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara”, Senin (21/08/2023) pagi.
Menghadirkan Narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur Yusliando, ST dan Akademisi Fisip Unmul Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma, acara diskusi publik ini dihadiri para perwakilan Mahasiswa Administrator se-Kalimantan.
Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando mengatakan, dalam menyikapi pembangunan IKN, pihaknya telah melakukan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK secara gratis. Selain itu, Bappeda Kaltim juga telah menyiapkan perencanaan pelaksanaan sekolah advokasi, agar apabila ada sekolah yang jurusannya tidak relevan terhadap perencanaan pembangunan daerah, maka akan ganti dengan apa yang direncanakan pemerintah.
“Lingkungan kampus harus ikut mulai membaca rencana yang diharapkan pemerintah. Di Institut Teknologi Kalimantan sendiri sudah menyiapkan SDM ke inline rencana IKN pemerintah. Harapan kami UNMUL dapat mengikuti,” ucapnya.
Yusliando menuturkan, terkait kesiapan SDM Kaltim dalam menghadapi konsep Forest City di IKN, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan guna meningkatkan daya saing SDM Kaltim kedepan. Untuk itu, Pihaknya kedepannya, akan mengarah pada pendidikan advokasi menyesuaikan dunia usaha dan dunia industri termasuk rencana pemerintah membangun kluster industri.
“Kita akan melakukan shifting pada prodi-prodi yang mengarah pada pembangunan kedepan, apalagi kluster-kluster industri ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk membangun. Dimana salah satu tujuan pemindahan IKN ini sendiri agar tidak ada lagi jawa-sentris dan menjadi Indonesia-sentris,” bebernya.
Sementara itu, Akademisi Fisip Unmul Aji Ratna Kusuma menyampaikan, terkait dengan pendidikan advokasi, banyak masyarakat yang kurang menyukai hal tersebut. Padahal, Unmul telah mencetak banyak lulusan diploma yang siap kerja, namun sekarang ini justru malah jenjang diploma di Unmul sepi peminat.
“Diploma itu untuk mencetak lulusan siap kerja. Tapi lama kelamaan, peminatnya nggak ada. Nah ini sebenarnya sebuah persoalan. Pemerintah sudah punya konsepan, tapi orangtua dan masyarakat sudah terlanjur menganggap advokasi sebagai pendidikan tidak mampu. Sehingga, lebih dari sepuluh diploma di Universitas Mulawarman ditutup karena sepi peminat,” tuturnya.
“Jadi bisa didorong untuk orang-orang disekitar untuk masuk SMK. Sehingga kalaupun tidak berminat kuliah setidaknya masih memiliki skill kerja,” lanjutnya.
Kendati demikian, menurut penuturan Prof. Aji, sapaan akrabnya, adanya upaya dari semua pihak termasuk orang tua, agar anaknya tidak hanya di sekolahkan hanya sampai SMA, namun sampai pada tahap Sarjana bahkan seterusnya. Hal ini agar SDM Kaltim mampu bersaing dalam menyongsong dampak pembangunan IKN.
Apalagi saat ini, sambung Dosen yang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Unmul tersebut, Pemerintah Kalimantan Timur sendiri sudah menyiapkan beasiswa supaya tidak ada yang putus studi karena tidak ada biaya. Ia pun berpesan kepada mahasiswa yang hadir bahwa hal yang tak kalah pentingnya ialah agar setiap mahasiwa tidak berlama-lama dalam menyelesaikan studi sehingga disampaing hemat waktu maupun biaya, tentunya dapat dengan segera menyongsong kesempatan kerja baik yang tersedia di IKN maupun tempat lainnya.
“Menjadi mahasiswa dan tidak berhenti. Kalau hanya menjadi lulusan SMA mau jadi apa. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan tidak hanya mengandalkan ijazah saja. Beberapa tahun yang lalu UNMUL sudah mengadakan SPI (Sertifikat Pendamping Ijazah) yang bisa digunakan ketika melamar kerja sehingga dapat meningkatkan potensi akademik maupun non akademik bersamaan,” terangnya.
Ketua Himanislik Fisip Unmul, Sapril NR saat menyerahkan piagam kepada Narasumber sekaligus Akademisi Unmul Prof. Aji Ratna Kusuma, usai menggelar kegiatan diskusi publik terkait dampak pembangunan IKN.
