SAMARINDA, Kaltim.press – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Kamaruddin mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Samarinda beberapa waktu lalu. Menurutnya, keputusan pembongkaran itu tentu saja tidak menyalahi aturan, karena lapak PKL yang menjadi korban pembongkaran itu menggunakan fasilitas umum, bahkan kerap menjadi biang kemacetan.
“Tidak salah kalau pak wali kota menertibkan PKL, karena banyak itu pedagang yang bangun lapak di atas bahu jalan atau trotoar, itu juga salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Kota Samarinda,” ungkap Kamaruddin, Selasa (07/06/2022)
Kamaruddin menambahkan, penertiban lapak PKL sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2021 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Samarinda. Bahkan sebelum Andi Harun menjabat sebagai Wali Kota Samarinda telah lama diingatkan.
Hanya saja, kata dia, peringatan yang telah disampaikan itu seperti tidak dihiraukan.
“Sebenarnya untuk PKL itu sudah lama diingatkan, bahkan sejak Wali Kota sebelumnya juga sudah seringkali diingatkan,” imbuhnya.
Meski mendukung keputusan pembongkaran tersebut, namun Kamaruddin berharap agar setelah pembongkaran itu, Pemkot bisa mencarikan solusi yang terbaik sehingga PKL yang menjadi korban pembongkaran tetap bisa melakukan aktivitas jualannya kembali tentunya sesuai dengan peraturan yang ada.
“Ya kita harapkan setelah pembongkaran itu harus ada solusi, seperti menyiapkan tempat khusus yang bisa mereka (PKL,red) jualan lagi. Jadi jangan sampai hanya main gusur saja,” tutupnya.(Adr)
