Menu

Mode Gelap
Percepatan Penerapan SPBE, Diskominfo Kukar Launching Proper Lobiku Gelar Bimtek Sertifikasi TPP, Bupati Kukar Berharap Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal Gelar Rakerkot, Wushu Samarinda Bahas Persiapan Porprov dan Program Regenerasi Atlit 56 tahun Jenderal Andap, Terus Berkarya Dan Berinovasi Pengukuhan PW KBB Jatim, Irianto Lambrie : Warga Banjar Harus Rakat, Kuat serta Bermartabat

Samarinda · 18 Mei 2022 16:38 WITA ·

Proyek Lanjutan Normalisasi SKM, Dewan Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Pembebasan Lahan


 Proyek Lanjutan Normalisasi SKM, Dewan Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Pembebasan Lahan Perbesar

SAMARINDA, Kaltim.press – Pemkot Samarinda bersama BWS Kalimantan IV dan PUPR-Pera Kaltim mulai menormalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Jembatan Ruirahayu menuju Jembatan Gang Nibung sejak Jumat(13/5/2022), sekitar pukul 08.00 Wita. Dari 98 bangunan warga yang sebelumnya perlu dibebaskan, terkini hanya sisa 30 bangunan yang tinggal proses pembayaran, dan kegiatan normalisasi akan berjalan simultan. Proyek ini berlanjut setelah Pemkot Samarinda melalui Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberi jaminan telah menyelesaikan masalah sosial dikawasan tersebut kepada instansi vertikal lainnya.

Adapun anggaran atas pelaksanaan normalisasi ini bersumber dari tiga pihak. Sebesar Rp 8 miliar berasal dari Pemkot Samarinda khusus untuk pembebasan lahan warga, sebesar Rp 33 miliar dari BWS Kalimantan IV untuk membuat terapi di sempadan sungai, dan sebesar Rp 10 miliar dari PUPR-Pera Kaltim untuk kegiatan pengerukan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk menormalisasi SKM segmen Jembatan Ruirahayu menuju Jembatan Gang Nibung tersebut.

Namun diungkapkannya, jangan sampai kendala verifikasi data terhadap proses pembebasan lahan sisa bangunan milik warga, membuat kegiatan normalisasi SKM menjadi terhambat.

“Pemerintah harus melakukan secepatnya. Kalau memang ada hak rakyat di situ, harus diselesaikan. Jangan sampai juga gara-gara masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut, masyarakat secara umum yang jadi korban,” tegasnya, Senin (16/5/2022).

Lanjut Samri, pihaknya merekomendasikan agar Pemkot Samarinda untuk tanggap dalam mempercepat proses penanganan banjir di Kota Tepian ini.

Jangan sampai, sebut dia, banjir yang tak kunjung rampung hanya karena persoalan satu-dua warga yang tak ingin lahannya dibebaskan.

“Akhirnya satu Samarinda jadi korban karena terhambatnya proses normalisasi. Jadi pemkot harus tanggap,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Puncaki Klasmen Sementara Liga 1, Pelatih Bornoe FC Minta Stefano Lilipaly Cs Tetap Konsisten Di Jalur Kemenangan

3 Oktober 2023 - 08:23 WITA

Tinjau Harga Kebutuhan Pokok, Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Merdeka Samarinda

22 September 2023 - 08:00 WITA

Sikapi Dampak Pembangunan IKN, Himanislik Fisip Unmul Gelar Diskusi Publik

21 Agustus 2023 - 19:17 WITA

Jamper Gelar Aksi Depan Kantor Kanwil Kemenkumham Kaltim Dan Minta Oknum Yang Bermain Dalam Lapas Di Tindak

24 Juli 2023 - 04:25 WITA

Bangkitkan Perekonomian Perempuan Melalui Produk Halal, Pukaha UINSI gaet Dinas  DKP3A Kaltim.

18 Juli 2023 - 00:27 WITA

Makna Hari Lahir Pancasila bagi PDI Perjuangan

1 Juni 2023 - 15:25 WITA

Trending di Samarinda