Samarinda – Berbagai macam program dan upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Tepian.
Diketahui bahwa, dari data yang ada saat ini, angka stunting di Kota Samarinda masih berada di kisaran angka 21 persen.
Persentase itu cukup jauh dari yang ditargetkan Presiden RI Joko Widodo, yakni menurunkan stunting di angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso mengatakan bahwa, pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk menurunkan angka stunting sesuai target dari pemerintah pusat. Sehingga, perlu kerja keras bagi semua pihak agar target itu dapat tercapai.
Menurut mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim ini, mengejar target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ini bukanlah hal mudah. Pasalnya, kasus stunting ini sangat kompleks, serta melibatkan banyak hal.
Jadi bicara soal stunting, memang tidak mudah, sangat kompleks. Namun, pemerintah terus-menerus untuk fokus pada penanganan dan pencegahannya,” ujarnya Rusmadi.
Salah satu cara untuk menangani pencegahan stunting ini yaitu dengan menyasar kelompok prioritas. Pastinya lanjut Rusmadi, ada wilayah-wilayah di Samarinda yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Disebutkannya, Pemkot Samarinda akan berusaha untuk fokus pada pembenahan permukiman pada 2023. Terutama, kawasan yang hingga saat ini sanitasinya masih bermasalah.
“Jadi, ini terkait dengan wilayah-wilayah pemukiman dengan sanitasi yang kurang baik. Program ini menjadi fokus kita pada 2023,” paparnya Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda tersebut.
Selain program pembenahan permukiman, ia akan memperluas cakupan kelompok sasaran di Samarinda. Salah satunya, dengan terus datang ke sekolah-sekolah. Ini merupakan upaya pemerintah bahwa masalah stunting tidak saja dilakukan dari hilir tetapi juga pada hulunya.
Rusmadi menegaskan, edukasi tentang makanan bergizi serta pentingnya mengetahui kesehatan alat reproduksi dan pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan stunting harus dilakukan sedini mungkin. Tentunya, sejak mereka duduk dibangku sekolah.
“Hal yang harus diingat, kelompok sasaran ini bukan hanya ibu hamil saja yang kemudian melahirkan. Namun hingga bayi dalam 1.000 hari pertama juga perlu mendapat perhatian. Sekarang ini, semua tim penanggulangan stunting di Kota Samarinda dan PKK terus datang ke sekolah-sekolah,” bebernya.
Pada kesempatan itu, ia juga mendorong kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Camat, Lurah dan Puskesmas di Kota Tepian untuk memulai aksi nyata dengan data.
Karena kalau kita bekerja tanpa data, pasti kerja kita tidak efektif. Saya melihat bahwa pendataan keluarga dilakukan setiap tahun, artinya kita sudah punya data keluarga. Semua sudah ada tinggal kita melakukan aksi nyata,” pungkasnya.(Adv/Pemkot Samarinda)
